Profil TKPSDA

LATAR BELAKANG TKPSDA WS BATANGHARI

Wilayah Sungai Batanghari merupakan salah satu Wilayah Sungai Lintas Provinsi yang berlokasi di Provinsi Sumatera Barat dan Jambi sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai.

Pengelolaan sumber daya air sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mencakup kepentingan lintas sektoral dan lintas wilayah yang memerlukan keterpaduan tindak untuk menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat air dan sumber air dengan memperhatikan azas kelestarian, azas keseimbangan fungsi sosial, azas lingkungan hidup dan ekonomi, azas kemanfaatan umum, azas keterpaduan dan keserasian, azas kemandirian, serta azas transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan sumber daya air tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air.

Koordinasi tersebut dilaksanakan oleh suatu wadah koordinasi yang disebut Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Lintas Provinsi sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Wilayah Sungai. Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai Batanghari telah terbentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 581/KPTS/M/2010 tanggal 23 November 2010 tentang pembentukan TKPSDA Wilayah Sungai Batanghari, dan telah diperpanjang dengan SK Nomor 523/KPTS/M/2016 tanggal 21 Juli 2016.

TKPSDA WS Batanghari mempunyai tugas membantu Menteri Pekerjaan Umum dalam melakukan koordinasi melalui :

  1. Pembahasan rancangan pola dan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Batanghari guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air;
  2. Pembahasan rancangan program dan rancangan rencana kegiatan pengelolaan SDA pada Wilayah Sungai Batanghari guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan program dan rencana kegiatan sumber daya air;
  3. Pembahasan usulan rencana alokasi air dari setiap sumber air pada Wilayah Sungai Batanghari guna penyusunan bahan pertimbangan untuk penetapan rencana alokasi air;
  4. Pembahasan rencana pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi dan hidrogeologi pada Wilayah Sungai Batanghari untuk mencapai keterpaduan pengelolaan sistem informasi;
  5. Pembahasan rancangan pendayagunaan SDM, keuangan, peralatan dan kelembagaan untuk mengoptimalkan kinerja pengelolaan SDA pada Wilayah Sungai Batanghari;
  6. Pemberian pertimbangan kepada Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota mengenai pelaksanaan pengelolaan SDA pada Wilayah Sungai Batanghari.