LAKIP 2016

1.      BAB I. PENDAHULUAN

1.1          Latar Belakang

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  merupakan kewajiban setiap instansi pemerintah sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan dalam program instansi bersangkutan untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel demi terselenggaranya good governance / pemerintahan yang baik.

Dasar hukum penyusunan LAKIP :

  1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
  2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
  3. Permen PU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.
  4. Permen PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
  5. Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.
  6. Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat.
  7. Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Pusat.
  8. Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Tahun Anggaran 2016 disusun untuk menggambarkan kinerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Tahun Anggaran 2016.

Di dalam penyusunan Lakip ini tidak terlepas dari pentingnya pengembangan dan pengelolaan potensi sumber daya air di Wilayah Sungai Batanghari, dimana Balai Wilayah Sungai Sumatera VI memiliki kewenangan atas pengelolaan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai Batanghari, serta menyusun Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Batanghari yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan program dan rencana kegiatan setiap sektor yang terkait Sumber Daya Air dan masukan dalam penyusunan, peninjauan kembali, dan/atau penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah Sungai yang bersangkutan.

Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Batanghari merupakan susunan rencana menyeluruh dan terpadu Pengelolaan Sumber Daya Air yang ada di Wilayah Sungai Batanghari dengan prinsip keterpaduan serta keseimbangan antara upaya Konservasi Sumber Daya Air dan Pendayagunaan Sumber Daya Air yang menjadi pedoman dan arahan penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air secara terpadu, terkoordinasi dan berkesinambungan dalam kurun waktu tertentu.

Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara umum adalah menyelenggarakan infrastrukutur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Goals Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (dampak/Impact pada level stakeholders) yang dalam hal ini merupakan kondisi yang mencerminkan dampak dari pengaruh hasil sasaran-sasaran strategis (outcome/impact pada level customer yang dilayani) yaitu meningkatnya kehandalan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mewujudkan: kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi; konektivitas bagi penguatan daya saing; layanan infrastruktur dasar; dan keseimbangan pembangunan antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat.

Program prioritas yang ada dalam rencana strategi 2015-2019 Balai Wilayah Sungai Sumatera VI diantaranya adalah pembangunan Daerah Irigasi Batang Asai, dimana merupakan salah satu daerah irigasi yang masuk dalam program pengembangan yang dilakukan Balai Wilayah Sungai Sumatera VI. Dengan potensi persawahan yang luas, diharapkan daerah irigasi ini akan menjadi lumbung padi khususnya bagi Kabupaten Sarolangun dan umumnya bagi Provinsi Jambi. Saat ini Daerah Irigasi Batang Asai masih merupakan lahan yang ditanami berbagai jenis tanaman berupa perkebunan karet, kelapa sawit, semak-semak dan sebagian lagi berupa sawah tadah hujan.

Sumber air bagi Daerah Irigasi Batang Asai berasal dari sungai Batang Asai yang mempunyai luas DAS secara keseluruhan ± 1.262,4 km2 dan panjang sungai utamanya ± 104,1 km. Pembangunan Bendung Batang Asai di Kabupaten Sarolangun, bangunan utama pada Daerah Irigasi Batang Asai direncanakan berupa bendung tetap yang terletak di Dusun Berao, Desa Kampung Tujuh, Kecamatan Cermin Nan Gedang. Areal potensial yang dapat diairi dari bendung ini mencapai ±6.200 ha yang tersebar di beberapa desa di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kecamatan Pelawan dan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun.

1.2          Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 20/PRT/M Tahun 2016, tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Balai Wilayah Sungai Sumatera VI adalah unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Balai Wilayah Sungai Sumatera VI yang memiliki Tipologi Balai Wilayah Sungai Tipe-A berlokasi di Provinsi Jambi dengan Wilayah Kerja Wilayah Sungai Batanghari, Provinsi Jambi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 20/PRT/M Tahun 2016, tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Pasal 63 menyebutkan bahwaTugas Balai Wilayah Sungai adalah Balai Wilayah Sungai mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam  rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku serta pengelolaan drainase utama perkotaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Balai Wilayah Sungai  menyelenggarakan fungsi :

  1. penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
  2. penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
  3. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan/penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;
  4. penyusunan studi kelayakan dan perencanaan teknis/desain/pengembangan sumber daya air;
  5. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta penetapan pemenang selaku Unit Layanan Pengadaan (ULP);
  6. penyelenggaraan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);
  7. pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai;
  8. pengelolaan drainase utama perkotaan;
  9. pengelolaan sistem hidrologi;
  10. pengelolaan sistem informasi sumber daya air;
  11. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada wilayah sungai;
  12. pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota;
  13. penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air dan izin pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai;pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air;
  14. fasilitasi kegiatan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai;
  15. pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air;
  16. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara selaku Unit Akuntansi Wilayah;
  17. pelaksanaan pemungutan, penerimaan dan penggunaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air (BJPSDA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  18. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai serta komunikasi publik;
  19. penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Balai; dan
  20. menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air dan penyidikan  tindak pidana bidang sumber daya air.

1.1          Gambaran Wilayah Kerja

Mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, ditetapkan bahwa Wilayah Sungai Batanghari sebagai Wilayah Sungai Lintas Provinsi (Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat ) dengan kode WS.01.37.A2. Wilayah Sungai Batanghari merupakan wilayah kerja dari Balai Wilayah Sungai Sumatera VI sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 23/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar dan Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Direktorat Jenderal Bina Marga. Wilayah sungai tersebut selanjutnya disebut sebagai Wilayah Sungai Batanghari.

Wilayah Sungai Batanghari secara geografis terletak pada posisi antara 100° 43′ 3,63″ –  104° 27′ 22,40″ BT dan 0° 38′ 29,02″ LU serta 82° 46′ 11,98″ LS. Adapun batas-batas wilayah tersebut :

Sebelah Utara            :    Wilayah Sungai Indragiri – Akuaman, Wilayah Sungai Reteh dan Wilayah Sungai Pengabuan – Lagan

Sebelah Selatan         :    Wilayah Sungai Sebelat – Ketahun – Lais dan Wilayah Sungai Musi – Sugiman – Banyuasin – Lemau

Sebelah Barat             :    Wilayah Sungai Silaut – Tarusan dan Wilayah Sungai Teramang – Muar

Sebelah Timur            :    Wilayah Sungai Musi – Sugiman – Banyuasin – Lemau

Luas seluruh Wilayah Sungai Batanghari adalah 46.504 km². Daerah Aliran Sungai (DAS) yang termasuk dalam Wilayah Sungai Batanghari adalah DAS Batanghari (44.555 km² atau 96 %) dan Daerah Aliran Sungai Air Hitam (DAS Air Hitam (1.949 km² atau 4 %).

Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari merupakan DAS terbesar kedua di Indonesia yang  meliputi sebagian besar wilayah Provinsi Jambi dan sebagian Provinsi Sumatera Barat. Sungai utamanya yakni Sungai Batanghari dengan panjang ± 775 km yang berhulu di Pegunungan Bukit Barisan dan bermuara di Selat Berhala. Sungai-sungai besar yang merupakan anak Sungai Batanghari adalah Batang Asai,  Batang Tembesi, Batang Merangin, Batang Tabir, Batang Tebo, dan Batang Bungo. Sedangkan Daerah Aliran Sungai Air Hitam dengan sungai utama yakni Sungai Air Hitam, berhulu di Taman Nasional Berbak dan bermuara di Laut Cina Selatan.

Secara rinci luasan Kabupaten di masing-masing Daerah Aliran Sungai di wilayah Sungai Batanghari disajikan dalam Tabel dan Gambar berikut.

Peta Wilayah Sungai Batanghari (Peraturan menteri PUPR No. 04/PRT/M/2015)

 

Peta Pembagian Daerah Aliran Sungai di Wilayah Sungai Batanghari (Peraturan menteri PUPR No. 04/PRT/M/2015)

1.1          Isu Strategis

1.1.1          Tantangan Bidang Sumber Daya Air

Lingkungan strategis pada Balai Wilayah Sungai Sumatera VI merupakan wacana/isu strategis khususnya dibidang sumber daya air yang harus dilaksanakan dan menjadi tantangan untuk diatasi. Tantangan tersebut antara lain :

  1. Mengendalikan ancaman ketidakberlanjutan daya dukung Sumber Daya Air, baik untuk air permukaan maupun air tanah sebagai dampak dari laju deforestasi dan eksplorasi air tanah yang berlebihan yang telah menyebabkan land subsidence dan intrusi air asin/laut.
  2. Menyediakan air baku untuk mendukung penyediaan air minum. Penyediaan air baku untuk mendukung penyediaan air minum belum dapat mencukupi sepenuhnya dan dikhawatirkan dapat mempengaruhi target Dalam Sustainable Development Goals (SDG’s) 2015 disebutkan bahwa 80 persen penduduk di wilayah sungai yang bersangkutan dapat terlayani kebutuhan air bersihnya. Oleh karena itu perlu disusun skenario pemenuhannya dalam pola pengelolaan sumber daya air. Target SDG’s pada Tahun 2015 dalam pemenuhan layanan air bersih yakni terpenuhi sebesar 68,87 persen penduduk di Wilayah Sungai Batanghari namun pada Tahun 2014 baru tercapai sebesar + 60 (enam puluh) persen.
  3. Menyeimbangkan jumlah pasokan air dengan jumlah kebutuhan air di berbagai sektor kehidupan, agar air yang berlimpah di musim hujan selama 5 bulan dapat digunakan untuk memasok kebutuhan air pada musim kemarau yang berlangsung selama 7 bulan.
  4. Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian beririgasi yang rata-rata terjadi ± 100.000 Ha per tahun.
  5. Melakukan pengelolaan resiko yang diakibatkan oleh daya rusak air seperti banjir, kekeringan, serta abrasi pantai.
  6. Melakukan upaya dan langkah mitigasi dan adaptasi bidang Sumber Daya Air dalam menghadapi dampak negatif perubahan iklim.

1.1.2          Lingkungan Strategis Internal

Berdasarkan analisis kekuatan kelemahan kesempatan tantangan, lingkungan strategis internal yang mempunyai pengaruh langsung maupun tak langsung terhadap pelaksanaan tugas Balai Wilayah Sungai Sumatera VI dapat dijelaskan sebagai berikut :

  1. Jumlah pegawai dengan latar belakang Teknik, Khususnya Teknik Sipil pada Balai Wilayah Sungai Sumatera VI masih belum cukup sehingga memunculkan Potensi untuk terjadinya beban kerja yang berlebihan. Tantangannya adalah Keterbatasan dana untuk pengadaan pegawai baru dan pembinaan, keterbatasan tenaga dan posisi/ jabatan
  2. Koordinasi bila dilaksanakan dengan efektif, akan menjadi media yang baik untuk melaksanakan tugas yang harus dilaksanakan secara intra-unit, tantangan yang dihadapi adalah Unit sering berjalan sendiri-sendiri.
  3. Sistem Kerja, Perangkat Kerja dan Sistem Informasi sedang disempurnakan, sistem informasi sedang dibangun tantangannya adalah Perlu dana dan kehendak dari seluruh pimpinan dan pegawai.
  4. Dokumen dan aturan-aturan mengenai pinjaman luar negeri tersaji secara lengkap dan profesional oleh masing-masing lending agency, namun Penguasaan dokumen dan aturan-aturan mengenai pinjaman luar negeri sangat kurang, terutama oleh para pelaksana lapangan, sehingga dibutuhkan Kesungguhan dari para pelaksana lapangan untuk meningkatkan pengetahuan untuk menguasai dokumen dan aturan pinjaman luar negeri.
  5. Proses Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Mekanismenya sudah sangat dipahami oleh para pelaksana satuan kerja, namun struktur anggaran belum dapat menampung seluruh kebutuhan nyata untuk Pelaksanan pekerjaan.

1.1.3          Lingkungan Strategis Eksternal

Berdasarkan analisis kekuatan-kelemahan-kesempatan-tantangan, lingkungan strategis external yang mempunyai pengaruh langsung maupun tak langsung terhadap pelaksanaan tugas Balai Wilayah Sungai Sumatera VI dapat dijelaskan sebagai berikut:

  1. Otonomi Daerah saat ini mengakibatkan desentralisasi kewenangan ke daerah menjadi kekuatan yang potensial namun mengakibatkan Potensi konflik yang cukup besar terutama sumber daya yang lintas wilayah, karena sejauh ini Pemerintah Provinsi / Kabupaten mengandalkan pendapatan asli daerah dari penjualan sumber daya alam sehingga Perlu peningkatan kemampuan aparatur daerah, keselarasan dan sinergitas program
  2. Adanya keterbatasan pada pengelolaan kewenangan yang mengakibatkan dana pusat tidak dengan mudah masuk kedalam kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, juga sebaliknya.
  3. Pergeseran peran pemerintah pusat hanya menangani bidang-bidang tertentu saja, akan menjadikan tugas pemerintah pusat lebih terfokus, sehingga tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah pusat menjadi semakin tinggi namun Tugas pemerintah daerah akan semakin berat yang menuntut pengerahan sumber daya sehingga Perlu peningkatan kapasitas pemerintah daerah, terutama sistem dan aparaturnya.
  4. Tingginya kesadaran dan peran masyarakat akan mempercepat pencapaian tujuan pengelolaan sumber daya air namun hal ini akan menuntut tingkat pelayanan yang lebih tinggi dari para penyelenggara pelayanan publik sehingga Perlu upaya yang sangat besar untuk menciptakan masyarakat yang mempunyai tingkat kesadaran yang tinggi dan peran masyarakat yang tinggi pula.
  5. Peningkatan pelayanan bidang sumber daya air akan mempunyai dampak signifikan terhadap perikehidupan masyarakat, tapi hal ini Memerlukan pengerahan potensi yang luar biasa, yang sulit untuk dipenuhi. Keterbatasan dana merupakan tantangan yang paling besar
  6. Masyarakat Indonesia masih memiliki sifat gotongroyong dan rela untuk berkorban kepentingan negara namun Permasalahan sosial yang berkepanjangan menghambat pelaksanaan kegiatan sehingga diperlukan Keterbukaan dan kesadaran masyarakat yang sudah tinggi terhadap hak-hak mereka, akan semakin mempertinggi resistensi terhadap kegiatan, bilamana hak-hak mereka terlanggar

1.1.4          Lingkungan Strategis Pembangunan Fisik

Berdasarkan analisis kekuatan-kelemahan-kesempatan-tantangan, lingkungan strategis pembangunan fisik yang mempunyai pengaruh langsung maupun tak langsung terhadap pelaksanaan tugas Balai Wilayah Sungai Sumatera VI dapat dijelaskan sebagai berikut:

  1. ketahanan pangan akan memperkuat ketahanan nasional namun hal ini memerlukan upaya yang sangat besar untuk mencapai ketahanan pangan sehingga Prasarana dan sarana untuk menunjang ketahanan pangan memerlukan peningkatan dan pemeliharanaan yang memadai
  2. kelestarian lingkungan akan mendorong kelestarian fungsi sumber daya air sehingga perlu kesadaran semua pihak untuk melestarikan lingkungan, serta diperlukan prasarana fisik sumber daya air yang memadai agar sumber-sumber air tetap memberikan manfaatnya secara lestari
  3. Kualitas air yang tinggi untuk seluruh badan air, merupakan faktor pendukung kesejahteraan masyarakat namun penurunan kualitas air akan mengganggu fungsi dari sumber-sumber air, dan penegakan hukum untuk menjaga kualitas air masih lemah untuk itu diperlukan penegakan hukum yang konsisten guna meningkatkan kualitas air, agar sumber-sumber air tetap memberikan manfaatnya secara lestari
  4. Kerusakan atas sumber-sumber air akan mempunyai dampak yang sangat nyata terhadap berbagai peri kehidupan masyarakat sehingga perlu penegakan hukum yang konsisten yang disertai pembangunan prasarana dan sarana guna melestarikan fungsi sumber-sumber air
  5. penyediaan air baku yang memadai, akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat namun kelemahannya adalah keterbatasan kemampuan penyediaan prasarana pengembangan air baku sehingga perlu pembangunan prasarana dan sarana pengembangan air baku.

 

1.1.5          Kondisi dan Tantangan Pembangunan Tahun 2016

Berdasarkan analisis kekuatan-kelemahan-kesempatan­-tantangan diperoleh kondisi bahwa diperlukan berbagai upaya agar pengelolaan dan pengembangan sumber daya air berserta komponen­-komponen pendukungnya dapat dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera VI, yang antara lain dapat disebutkan sebagai berikut:

  1. Diperlukan pengadaan pegawai yang cukup mendesak serta pembinaan SDM yang terencana dan berkesinambungan, dengan career planning yang optimal, agar kualitas sumber daya manusia Balai Wilayah Sungai Sumatera VI semakin meningkat dan dapat menunjang peningkatan pengelolaan sumber daya air di lingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatera VI;
  2. Diperlukan koordinasi yang mantap antar unit di lingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatera VI;
  3. Diperlukan usaha untuk mengefektifkan pelaksanaan perangkat hukum dasar sumber daya air.
  4. Diperlukan upaya yang lebih bersinergi antar unit dalam organisasi Balai Wilayah Sungai Sumatera VI;
  5. Diperlukan upaya yang sangat besar oleh berbagai pihak, Balai Wilayah Sungai Sumatera VI, untuk menciptakan masyarakat yang mempunyai tingkat kesadaran dan peran serta masyarakat yang tinggi di bidang sumber daya air;
  6. Diperlukan peningkatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana sumber daya air untuk menunjang ketahanan pangan;
  7. Diperlukan kesadaran semua pihak untuk melestarikan lingkungan, serta diperlukan prasarana fisik sumber daya air yang memadai agar sumber-sumber air tetap memberikan manfaatnya secara lestari;
  8. Diperlukan penegakan hukum yang konsisten guna meningkatkan kualitas air, agar sumber-sumber air tetap memberikan manfaatnya secara lestari;
  9. Diperlukan penegakan hukum yang konsisten yang disertai pembangunan prasarana dan sarana guna melestarikan fungsi sumber-sumber air;
  10. Diperlukan pembangunan prasarana dan sarana pengembangan air baku, guna meningkatkan pemanfaatan air baku, sekaligus untuk meningkatkan nilai manfaat air.

Identifikasi kebutuhan ini tercermin di dalam visi, misi dan kegiatan­-kegiatan
di lingkungan, secara konsisten, sehingga secara terencana dan terprogram visi dan misi Balai Wilayah Sungai Sumatera VI dapat diwujudkan.

 

1.1.6          Isu Strategis

1.1.6.1         Isu Strategis Nasional

Dalam penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Batanghari, memperhatikan isu-isu strategis nasional, meliputi :

  1. Ketahanan Air

Dalam Sustainable Development Goals (SDG’s) 2015 disebutkan bahwa 80 persen penduduk di wilayah sungai yang bersangkutan dapat terlayani  kebutuhan air bersihnya. Oleh karena itu perlu disusun skenario pemenuhannya dalam pola pengelolaan sumber daya air.

Target SDG’s pada Tahun 2015 dalam pemenuhan layanan air bersih yakni terpenuhi sebesar 68,87 persen penduduk di Wilayah Sungai Batanghari namun pada Tahun 2014 baru tercapai sebesar + 60 (enam puluh) persen.

  1. Kedaulatan Pangan

Pemerintah telah mencanangkan terwujudnya swasembada pangan secara nasional, hal tersebut tentu menjadi landasan dan pertimbangan Pemerintah Provinsi Jambi untuk mengusahakan dapat terlaksana sesuai dengan target jambi emas.

Luas Daerah Irigasi yang masuk di Wilayah Sungai Batanghari seluas 52.963 ha sedangkan Daerah Irigasi Rawa seluas 27.851 ha, total luas Daerah Irigasi dan Daerah Irigasi Rawa yang sudah dikembangkan yakni seluas 80.814 ha (2,7 (dua koma tujuh) persen dari target Rehabilitasi Daerah Irigasi dan Daerah Irigasi Rawa Program Nawa Cita). Dimana dari luasan tersebut Produktivitas beras yang dapat dihasilkan sebesar + 290 ribu ton/tahun (asumsi produktivitas beras sebesar 2-3 ton/tahun beras tiap hektarnya).

Penduduk Wilayah Sungai Batanghari + 3.106 ribu jiwa (2014) dengan Kebutuhan pangan (beras) sebesar + 354 ribu ton/tahun (asumsi kebutuhan pangan sebesar 114 kg/jiwa/tahun). Dengan produktivitas beras yang dapat dihasilkan, penduduk Wilayah Sungai Batanghari masih kekurangan kebutuhan pangan sehingga harus didatangkan dari daerah lain.

Di Wilayah Sungai Batanghari terdapat potensi Daerah Irigasi dan Daerah Irigasi Rawa yang bisa dikembangkan ke depan yakni Daerah Irigasi seluas 15.127 Ha dan Daerah Irigasi Rawa seluas 4.819 ha, dengan Total seluas 19.946 ha (2 (dua) persen dari target Pembangunan Daerah Irigasi dan Daerah Irigasi Rawa baru Program Nawa Cita). Produktivitas beras yang dapat dihasilkan sebesar + 75 (tujuh puluh lima) ribu ton dengan asumsi yang sama diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan penduduk di Wilayah Sungai Batanghari pada khususnya serta penduduk Indonesia pada umumnya. Salah satu lokasi pengembangan daerah irigasi yakni di Kabupaten Sarolangun yang diusulkan menjadi Lumbung Pangan di Provinsi Jambi.

  1. Global Climate Changes

Isu adanya perubahan iklim global harus mendapat perhatian semua pihak yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air di Wilayah Sungai Batanghari, khusunya terkait dengan emisi gas karbon  pada Daerah Rawa. Oleh karenanya kegiatan konsevasi Sumber Daya Air menjadi prioritas untuk dilaksanakan.

Akibat dari Pemanasan Global yang mengakibatkan musim kemarau panjang mengakibatkan Dampak Kekeringan dibeberapa daerah yang masuk dalam Wilayah Sungai Batanghari.

Selain itu di Wilayah Sungai Batanghari juga terjadi Bencana Asap sebagai akibat dari pembakaran hutan dan lahan perkebunan di lahan gambut baik milik warga perorangan maupun milik perusahaan untuk pembukaan lahan perkebunan pada musim kemarau.

Isu kebakaran lahan dan hutan tersebut merupakan isu yang selalu diangkat ke permukaan setiap tahun oleh semua pihak, namun tidak pernah diselesaikan secara tuntas. Isu ini akan ramai dibicarakan pada saat kondisi kualitas udara di wilayah Provinsi Jambi memburuk sebagai akibat dari kegiatan pembakaran lahan dan hutan atau terbakarnya lahan dan hutan, dan akan menghilang seketika apabila hujan turun selama beberapa hari yang menyebabkan hilangnya kabut asap yang ditimbulkan oleh kegiatan pembakaran lahan dan hutan atau terbakarnya lahan dan hutan tersebut.

Selama 3 (tiga) tahun terakhir jumlah titik panas (hotspot) yang terpantau di wilayah Provinsi Jambi mengalami fluktuasi turun naik. Pada Tahun 2012 titik panas (hotspot) yang terpantau mencapai 2.279 titik api. Jumlah ini menurun pada Tahun 2013 menjadi 1.135 titik api, dan meningkat kembali pada Tahun 2014 menjadi 1.226 titik api.

Bulan-bulan di mana kualitas udara di wilayah Provinsi Jambi memburuk terjadi pada saat jumlah titik api yang terpantau berada di luar kisaran normal yaitu pada Bulan Juni, Juli, Agustus, dan September. Pada bulan-bulan tersebut kondisi iklim di wilayah Provinsi Jambi memasuki musim kering yang ditandai dengan intensitas curah hujan yang rendah dan ketersediaan air tanah yang berkurang. Pembakaran lahan dan hutan baik untuk kegiatan pertanian atau kegiatan lainnya sangat tidak dianjurkan pada kondisi seperti ini, karena asap yang ditimbulkannya tidak akan mampu dinetralisir secara alami dan pada akhirnya berdampak pada timbulnya kabut asap.

Kabut asap yang ditimbulkan dari kegiatan pembakaran lahan dan hutan atau terbakarnya lahan dan hutan di wilayah Provinsi Jambi berakibat pada menurunnya kualitas lingkungan di wilayah Provinsi Jambi, di wilayah-wilayah tetangga Provinsi Jambi dan di negara tetangga di mana kabut asap tersebut terbawa angin.

  1. Ketersediaan Energi

Ketersediaan energi nasional akan mempengaruhi stabilitas ekonomi daerah oleh karena itu dalam pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai Batanghari perlu diantisipasi dengan mengembangkan energi air, micro hydro, hydro plant power, dll.

Kebutuhan Energi Listrik di Provinsi Jambi Tahun 2013 sebesar 975 MW sedangkan pada Tahun 2033 sebesar 1.460 MW berdasarkan RTRW Provinsi Jambi 2013-2033.

Potensi PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) yang akan dikembangkan dalam waktu dekat yakni sebesar +182 MW yang merupakan pengembangan dari Waduk Merangin untuk pemenuhan ketersediaan energi serta pengembangan potensi PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) yang terdapat di Wilayah Sungai Batanghari.

1.1.1.1         Isu Strategis Lokal

  1. Peningkatan Lahan Kritis

Peningkatan Lahan Kritis akibat erosi dan berbagai kegiatan penambangan di Wilayah Sungai Batanghari, antara lain :

  1. Kegiatan PETI (Penambangan Emas Tanpa Ijin) di Sungai Terentam, Sungai Knalu, dan Sungai Batang Tebo yang habis terkikis akibat kegiatan PETI tersebut.
  2. Kabupaten Tebo terjadi penambangan Batu Bara.
  3. Kabupaten Bungo terjadi pertambangan yang berakibat parah sampai ke Kabupaten Batanghari, lahan sawah yang mapan dan produktif juga digunakan untuk pertambangan.
  4. Daerah Hulu Batang Tabir terjadi penambang galian mineral bukan logam dan batuan secara mekanis yang mengakibatkan sungai menjadi keruh.
  5. Daerah tengah dan hilir Sungai Batanghari banyak terdapat industri yang limbahnya mengarah ke sungai, (diperlukan peta kawasan industri (kluster industri dan rumah tangga)).
  6. Kabupaten Dharmasraya, Solok, dan Solok Selatan terjadi alih fungsi lahan dimana terjadi penambangan biji besi yang posisinya berada sangat dekat dengan sungai.
  7. Kegiatan penambangan emas di Kabupaten Dharmasraya yang dapat merubah alur Sungai Batanghari.
  8. Terjadinya Degradasi Daerah Aliran Sungai Batanghari sebagai akibat dari tingkat sedimentasi tinggi.

 

 

  1. Penurunan Kinerja Jaringan Irigasi Dan Rawa

Dalam kurun waktu + 3 – 4 tahun terakhir telah terjadi penurunan fungsi pelayanan / kinerja sarana dan prasarana jaringan irigasi dan rawa Jambi yang berdampak kepada menurunnya  produktifitas  areal irigasi dan rawa di Provinsi Jambi, sehingga berdampak kepada penurunan produksi padi pada khususnya dan tanaman pangan pada umumnya. Selain itu juga terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi Perkebunan.

  1. Pengendalian Banjir

Banjir disebagian besar wilayah Provinsi Jambi yang masuk Wilayah Sungai Batanghari pada saat musim hujan yang diduga akibat dari rusaknya tutupan lahan di daerah tangkapan air di bagian hulu Daerah Aliran Sungai Batanghari, berkembangnya wilayah permukiman penduduk di sepanjang sungai dan daerah rawa, kurang berfungsinya saluran drainase (sistem drainase belum menjadi satu sistem terutama di daerah perkotaan), perubahan sosial budaya masyarakat, serta faktor alam seperti curah hujan yang tinggi, dan terjadinya back water di daerah hilir (pasang surut).

Dalam kurun waktu + 5 (lima) tahun terakhir frekuensi banjir pada Wilayah Sungai Batanghari semakin meningkat disertai dengan bertambahnya luas genangan banjir. Hal terjadi sebagai akibat adanya perubahan tutupan lahan akibat alih fungsi lahan dan Sampah. Sistem Drainase yang belum terpadu juga menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir.

  1. Penurunan Kualitas Air

Menurunnya Kualitas Air Sungai sebagai sumber air baku, dimana sungai-sungai di Wilayah Sungai Batanghari sampai saat ini masih dimanfaatkan sebagai sumber air baku untuk berbagai kepentingan, namun kualitasnya semakin menurun.

Penurunan kualitas air sungai diduga disebabkan oleh pembuangan limbah industri yang berada disepanjang Sungai Batanghari seperti industri minyak, pengolahan kayu sisa (sawmill), aktifitas pertambangan (Limbah pertambangan, khususnya MERCURI), limbah pestisida dari kegiatan pertanian; dan limbah serta sampah dari kegiatan permukiman yang berada sepanjang sungai.

  1. Rencana Pengembangan Transportasi Sungai dan Pelabuhan

Sungai Batanghari (± 775 km) merupakan sungai terpanjang di Pulau Sumatera yang hampir memotong Pulau Sumatera menjadi dua bagian. Sungai yang memiliki hulu di Sumatra Barat dan bermuara di Kabupaten Tanjung Jabung Timur membelah sebagian besar kota-kota yang ada di Provinsi Jambi. Masyarakat sepanjang sungai sejak dahulu menggantungkan sebagian besar kehidupannya pada sungai ini dan terindikasi dari kota-kota sepanjang Daerah Aliran Sungai Batanghari sebagian besar terletak tepat di pinggir sungai. Sejak dahulu menjadi sumber kehidupan masyarakat dan merupakan akses transportasi air sebelum adanya jalan darat.

Saat ini transportasi air di Sungai Batanghari masih menjadi andalan transportasi di Wilayah Sungai Batanghari, khususnya untuk alur transportasi pertambangan, dan juga transportasi penduduk.

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013–2033, dijabarkan Rencana Pengembangan Transportasi Sungai Batanghari dengan beberapa rencana pengembangan pelabuhan yang meliputi :

  1. Rencana Pengembangan Pelabuhan Samudera Ujung Jabung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
  2. Pelabuhan Muara Tembesi di Kabupaten Batang Hari;
  3. Pelabuhan Muara Tebo di Kabupaten Tebo;
  4. Pelabuhan Muara Bungo di Kabupaten Bungo;
  5. Pelabuhan Pauh, Pelabuhan Mandiangin dan Pelabuhan Sarolangun di Kabupaten Sarolangun; dan
  6. Pelabuhan Nipah Panjang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pendangkalan sungai akibat sedimentasi yang mengganggu alur pelayaran menjadi salah satu isu strategis yang dapat menghambat rencana pengembangan transportasi Sungai Batanghari tersebut.

1.1          Rencana Strategis 2015-2019

1.1.1          Tujuan Dan Sasaran Strategis Direktorat Jenderal SDA

1.1.1.1         Tujuan

Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju di akhir periode perencanaan. Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi serta dilengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019. Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara umum adalah menyelenggarakan infrastrukutur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Lebih lanjut, tujuan tersebut di jabarkan sebagai berikut:

  1. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan;
  2. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
  3. Menyelenggaraan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
  4. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”;

 

 

 

 

 

  1. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekertariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efiesien, transparan dan akuntabel.

1.1.1.2         Sasaran Strategis

Goals Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (dampak/Impact pada level stakeholders) yang dalam hal ini merupakan kondisi yang mencerminkan dampak dari pengaruh hasil sasaran-sasaran strategis (outcome/impact pada level customer yang dilayani) yaitu meningkatnya kehandalan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mewujudkan: kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi; konektivitas bagi penguatan daya saing; layanan infrastruktur dasar; dan keseimbangan pembangunan antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat.

sasaran strategis (outcome/impact pada level customers) dalam hal ini merupakan kondisi yang hendak dicapai secara nyata oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai penjabaran dari tujuan yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) satu atau beberapa program. Sasaran-sasaran strategis tersebut digambarkan dalam sebuah peta strategi sebagai petunjuk jalan untuk mencapai visi.

Adapun peta strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat pada Gambar dibawah ini.

Gambar 2‑1. Peta Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

 

Kemudian agar kebutuhan customers dapat terpenuhi maka diperlukan upaya-upaya dalam internal proses yang harus dilakukan dengan baik, yaitu:

  1. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran
  2. Meningkatnya ketahanan air.
  3. Meningkatnya kemantapan jalan nasional.
  4. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman
  5. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan.
  6. Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional.
  7. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan

Untuk menjamin terlaksananya proses internal yang efektif dan efisien guna memenuhi harapan stakeholders dan customers tersebut diatas maka diperlukan upaya-upaya pengelolaan sumber daya organisasi melalui proses learning and growth, yang meliputi:

  • Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas.
  • Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas.
  • Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
  • Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana.

Selanjutnya keterkaitan antara tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut:

  1. Tujuan 1: Menyelenggarakan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan. Tujuan 1 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:
  • Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan
  • Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran.
  • Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional.
  1. Tujuan 2: Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi. Tujuan 2 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:
  • Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan energi; dan
  • Meningkatnya ketahanan air.
  1. Tujuan 3: Menyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim. Tujuan ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:
  • Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing; dan
  • Meningkatnya kemantapan jalan nasional
  1. Tujuan 4: Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”, akan dicapai melalui sasaran strategis:
  • Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan.
  • Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman
  • Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan
  1. Tujuan 5: Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekertariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efiesien, transparan dan akuntabel. Tujuan 5 ini akan dicapai melalui sasaran srategis, yaitu:
  • Meningkatnya pengendalian dan pengawasan.
  • Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas
  • Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas
  • Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat
  • Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana

1.1.2          Dukungan Balai Wilayah Sungai Sumatera VI

Tujuan dan sasaran Balai Wilayah Sungai Sumatera VI terhadap rumusan visi, misi dan sasaran strategis Kementerian PUPR, serta dukungan tehadap tujuan Ditjen SDA di wilayah sungai Batanghari, yang meliputi sasaran program dan kegiatan Balai Wilayah Sungai Sumatera VI dalam kurun waktu 2015-2019 (terlampir) diantaranya adalah :

  1. Agenda aman dan damai :
  • Terwujudnya pelayanan teknis dan tertib administrasi yang baik di lingkungan Direktorat Sumber Daya Air sehingga tercipta suasana aman dan damai.
  • Terwujudnya perumusan kebijakan, strategi, pola dan rencana pengelolaan sumber daya air yang menciptakan suasana aman dan damai.
  • Terwujudnya sistem evaluasi kinerja pengelolaan sumber daya air yang dapat menciptakan suasana aman dan damai.
  1. Agenda adil dan demokratis :
  • Terwujudnya perumusan kebijakan, standarisasi, kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat yang dapat menciptakan suasana adil dan demokratis.
  • Terwujudnya perumusan pemprograman dan penganggaran di bidang sumber daya air yang menciptakan suasana adil dan demokratis.
  • Terwujudnya kemudahan dalam akses data dan informasi di bidang sumber daya air.
  1. Agenda lebih sejahtera :
  • Terwujudnya perencanaan, pelaksanaan konstruksi serta operasi dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air di bidang sungai, danau dan waduk; yang memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat setempat.
  • Terwujudnya perencanaan, pelaksanaan konstruksi serta operasi dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air di bidang irigasi, air baku dan air tanah; yang memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat setempat.
  • Terwujudnya perencanaan, pelaksanaan konstruksi serta operasi dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air di bidang rawa dan pantai; yang memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat setempat.

1.2          Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Penyusunan RKT dimulai dengan merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) yang merupakan Rencana Program Jangka Menengah (RPJM, lima tahunan) yang dilanjutkan dengan menjabarkan RPJM tersebut kedalam rencana kerja tahunan.

SD

DF

DF