LAKIP 2015

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  merupakan kewajiban setiap instansi pemerintah sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan dalam program instansi bersangkutan untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel demi terselenggaranya good governance / pemerintahan yang baik.

Dasar hukum penyusunan LAKIP :

  1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
  2. Permen PU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.
  3. Permen PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
  4. Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.
  5. Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat.
  6. Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Pusat.
  7. Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Tahun Anggaran 2015 disusun untuk menggambarkan kinerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Tahun Anggaran 2015

1.1         Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

1.1.1        Tugas Dan Fungsi Unit Organisasi Eselon 2

Balai Wilayah Sungai Sumatera VI adalah unit pelaksana teknis di bidang konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada Wilayah Sungai (WS) Batanghari yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Balai Wilayah Sungai Sumatera VI mempunyai tugas melaksanakan pongelolaan sumber daya air yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada WS Batanghari.

Dalam melaksanakan tugas seperti telah diuraikan di atas, Balai Wilayah Sungai Sumatera VI menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

  1. Menyusun pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada
    WS Batanghari.
  2. Menyusun rencana dan pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai.
  3. Mengelola sumber daya air pada WS Batanghari.
  4. Menyiapkan rekomendasi teknis dalam pemberian ijin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada
    WS Batanghari.
  5. Operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada WS Batanghari.
  6. Mengelola dan pemantauan hidrologi.
  7. Menyelenggarakan data dan informasi sumber daya air.
  8. Melakukan fasilitasi kegiatan Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada WS Batanghari.
  9. Melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air.

Melaksanakan ketatausahaan dan ketatalaksanaan organisasi Balai Wilayah Sungai Sumatera VI.

Luas DAS dalam WS Batanghari

 

Peta DAS di Wilayah Sungai Batanghari

 

Peta Administrasi Wilayah Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VI

 

1.1         Kondisi Dan Tantangan  Pembangunan

1.1.1        Tantangan Bidang Sumber Daya Air

Lingkungan strategis pada Balai Wilayah Sungai Sumatera VI merupakan wacana/isu strategis khususnya dibidang sumber daya air yang harus dilaksanakan dan menjadi tantangan untuk diatasi. Tantangan tersebut antara lain :

  • Mengendalikan ancaman ketidakberlanjutan daya dukung SDA, baik untuk air permukaan maupun air tanah sebagai dampak dari laju deforestasi dan eksplorasi air tanah yang berlebihan yang telah menyebabkan land subsidence dan intrusi air asin/laut.
  • Menyediakan air baku untuk mendukung penyediaan air minum. Penyediaan air baku untuk mendukung penyediaan air minum belum dapat mencukupi sepenuhnya dan dikhawatirkan dapat mempengaruhi target Millennium Development Goals (MDGs) yang menetapkan bahwa pada Tahun 2015 separuh dari jumlah penduduk Indonesia harus dapat dengan mudah mengakses air untuk kebutuhan air minum.
  • Menyeimbangkan jumlah pasokan air dengan jumlah kebutuhan air di berbagai sektor kehidupan, agar air yang berlimpah di musim hujan selama
    5 bulan dapat digunakan untuk memasok kebutuhan air pada musim kemarau yang berlangsung selama 7 bulan.
  • Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian beririgasi yang rata-rata terjadi
    ± 100.000 Ha per tahun.
  • Melakukan pengelolaan resiko yang diakibatkan oleh daya rusak air seperti banjir, kekeringan, serta abrasi pantai.
  • Melakukan upaya dan langkah mitigasi dan adaptasi bidang SDA dalam menghadapi dampak negatif perubahan iklim.

 

1.1.2        Lingkungan Strategis Internal

Berdasarkan analisis kekuatan kelemahan kesempatan tantangan, lingkungan strategis internal yang mempunyai pengaruh langsung maupun tak langsung terhadap pelaksanaan tugas Balai Wilayah Sungai Sumatera VI dapat dijelaskan sebagai berikut:

  • Jumlah pegawai Balai Wilayah Sungai Sumatera VI masih belum cukup sehingga memunculkan Potensi untuk terjadinya beban kerja yang berlebihan. Tantangannya adalah Keterbatasan dana untuk pengadaan pegawai baru dan pembinaan, keterbatasan tenaga dan posisi/ jabatan
  • Koordinasi bila dilaksanakan dengan efektif, akan menjadi media yang baik untuk melaksanakan tugas yang harus dilaksanakan secara intra-unit, tantangan yang dihadapi adalah Unit sering berjalan sendiri-sendiri.
  • Sistem Kerja, Perangkat Kerja dan Sistem Informasi Hanya perangkat kerja yang dirasakan memadai, saat ini Sistem kerja sedang disempurnakan, sistem informasi sedang dibangun tantangannya adalah Perlu dana dan kehendak dari seluruh pimpinan dan pegawai.
  • Dokumen dan aturan-aturan mengenai pinjaman luar negeri tersaji secara lengkap dan profesional oleh masing-masing lending agency, namun Penguasaan dokumen dan aturan-aturan mengenai pinjaman luar negeri sangat kurang, terutama oleh para pelaksana lapangan, sehingga dibutuhkan Kesungguhan dari para pelaksana lapangan untuk meningkatkan pengetahuan untuk menguasai dokumen dan aturan pinjaman luar negeri.
  • Proses Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Mekanismenya sudah sangat dipahami oleh para pelaksana satuan kerja, namun Kelambatan proses dan diterbitkannya DIPA sangat berpengaruh pada kinerja unit; struktur anggaran belum dapat menampung seluruh kebutuhan nyata untuk Pelaksanan pekerjaan sehingga Perlu kehendak dari semua pihak untuk simplifikasi dan rasionalisasi proses ini.

1.1.3        Lingkungan Strategis Eksternal

Berdasarkan analisis kekuatan-kelemahan-kesempatan-tantangan, lingkungan strategis external yang mempunyai pengaruh langsung maupun tak langsung terhadap pelaksanaan tugas Balai Wilayah Sungai Sumatera VI dapat dijelaskan sebagai berikut:

  • Otonomi Daerah saat ini mengakibatkan desentralisasi kewenangan ke daerah menjadi kekuatan yang potensial namun mengakibatkan Potensi konflik yang cukup besar terutama sumber daya yang lintas wilayah, karena sejauh ini Pemerintah Provinsi / Kabupaten mengandalkan pendapatan asli daerah dari penjualan sumber daya alam sehingga Perlu peningkatan kemampuan aparatur daerah, keselarasan dan sinergitas program
  • Pergeseran peran pemerintah pusat hanya menangani bidang-bidang tertentu saja, akan menjadikan tugas pemerintah pusat lebih terfokus, sehingga tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah pusat menjadi semakin tinggi namun Tugas pemerintah daerah akan semakin berat yang menuntut pengerahan sumber daya sehingga Perlu peningkatan kapasitas pemerintah daerah, terutama sistem dan aparaturnya.
  • Tingginya kesadaran dan peran masyarakat akan mempercepat pencapaian tujuan pengelolaan sumber daya air namun hal ini akan menuntut tingkat pelayanan yang lebih tinggi dari para penyelenggara pelayanan publik sehingga Perlu upaya yang sangat besar untuk menciptakan masyarakat yang mempunyai tingkat kesadaran yang tinggi dan peran masyarakat yang tinggi pula.
  • Peningkatan pelayanan bidang sumber daya air akan mempunyai dampak signifikan terhadap perikehidupan masyarakat, tapi hal ini Memerlukan pengerahan potensi yang luar biasa, yang sulit untuk dipenuhi. Keterbatasan dana merupakan tantangan yang paling besar
  • Masyarakat Indonesia masih memiliki sifat gotongroyong dan rela untuk berkorban kepentingan negara namun Permasalahan sosial yang berkepanjangan menghambat pelaksanaan kegiatan sehingga diperlukan Keterbukaan dan kesadaran masyarakat yang sudah tinggi terhadap hak-hak mereka, akan semakin mempertinggi resistensi terhadap kegiatan, bilamana hak-hak mereka terlanggar

1.1.4        Lingkungan Strategis Pembangunan Fisik

Berdasarkan analisis kekuatan-kelemahan-kesempatan-tantangan, lingkungan strategis pembangunan fisik yang mempunyai pengaruh langsung maupun tak langsung terhadap pelaksanaan tugas Balai Wilayah Sungai Sumatera VI dapat dijelaskan sebagai berikut:

  • ketahanan pangan akan memperkuat ketahanan nasional namun hal ini memerlukan upaya yang sangat besar untuk mencapai ketahanan pangan sehingga Prasarana dan sarana untuk menunjang ketahanan pangan memerlukan peningkatan dan pemeliharanaan yang memadai
  • kelestarian lingkungan akan mendorong kelestarian fungsi sumber daya air sehingga perlu kesadaran semua pihak untuk melestarikan lingkungan, serta diperlukan prasarana fisik sumber daya air yang memadai agar sumber-sumber air tetap memberikan manfaatnya secara lestari
  • Kualitas air yang tinggi untuk seluruh badan air, merupakan faktor pendukung kesejahteraan masyarakat namun penurunan kualitas air akan mengganggu fungsi dari sumber-sumber air, dan penegakan hukum untuk menjaga kualitas air masih lemah untuk itu diperlukan penegakan hukum yang konsisten guna meningkatkan kualitas air, agar sumber-sumber air tetap memberikan manfaatnya secara lestari
  • Kerusakan atas sumber-sumber air akan mempunyai dampak yang sangat nyata terhadap berbagai peri kehidupan masyarakat sehingga perlu penegakan hukum yang konsisten yang disertai pembangunan prasarana dan sarana guna melestarikan fungsi sumber-sumber air
  • penyediaan air baku yang memadai, akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat namun kelemahannya adalah keterbatasan kemampuan penyediaan prasarana pengembangan air baku sehingga perlu pembangunan prasarana dan sarana pengembangan air baku

1.2         Kondisi dan Tantangan Pembangunan Tahun 2015

Berdasarkan analisis kekuatan-kelemahan-kesempatan­-tantangan diperoleh kondisi bahwa diperlukan berbagai upaya agar pengelolaan dan pengembangan sumber daya air berserta komponen­-komponen pendukungnya dapat dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera VI, yang antara lain dapat disebutkan sebagai berikut:

  • Diperlukan pengadaan pegawai yang cukup mendesak serta pembinaan SDM yang terencana dan berkesinambungan, dengan career planning yang optimal, agar kualitas sumber daya manusia Balai Wilayah Sungai Sumatera VI meningkat;
  • Diperlukan koordinasi yang mantap antar unit di lingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatera VI;
  • Diperlukan usaha untuk mengefektifkan pelaksanaan perangkat hukum dasar sumber daya air.
  • Diperlukan upaya yang lebih bersinergi antar unit dalam organisasi Balai Wilayah Sungai Sumatera VI;
  • Diperlukan upaya yang sangat besar oleh berbagai pihak, Balai Wilayah Sungai Sumatera VI, untuk menciptakan masyarakat yang mempunyai tingkat kesadaran dan peran serta masyarakat yang tinggi di bidang sumber daya air;
  • Diperlukan peningkatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana sumber daya air untuk menunjang ketahanan pangan;
  • Diperlukan kesadaran semua pihak untuk melestarikan lingkungan, serta diperlukan prasarana fisik sumber daya air yang memadai agar sumber-sumber air tetap memberikan manfaatnya secara lestari;
  • Diperlukan penegakan hukum yang konsisten guna meningkatkan kualitas air, agar sumber-sumber air tetap memberikan manfaatnya secara lestari;
  • Diperlukan penegakan hukum yang konsisten yang disertai pembangunan prasarana dan sarana guna melestarikan fungsi sumber-sumber air;
  • Diperlukan pembangunan prasarana dan sarana pengembangan air baku, guna meningkatkan pemanfaatan air baku, sekaligus untuk meningkatkan nilai manfaat air.

Identifikasi kebutuhan ini harus tercermin di dalam visi, misi dan kegiatan­-kegiatan di lingkungan, secara konsisten, sehingga secara terencana dan terpogram visi dan misi  Balai Wilayah Sungai Sumatera VI dapat diwujudkan.